Ibukota Indonesia Baru

Keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke luar Jawa, itu keputusan yang fenomenal. Karena ini bukan hanya memindahkan sebuah kota tetapi juga mendobrak status quo politik yang menempatkan Jawa sebagai pusat kekuasaan. Jokowi mengubah paradigma budaya politik dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Bukan hanya dalam tataran retorika politik tetapi dalam bentuk phisik. “‘ kata teman saya. Wacana pemindahan ibu kota ini sudah ada sejak era Soeharto. Waktu itu soeharto ingin memindahkan ibukota ke kawasan jonggol Jawa barat. Kebijakan ini hanya berkaitan dengan tata ruang DKI yang sudah sesak. Tidak ada dampak politik NKRI secara makro atas pindahnya ibukota. Disamping itu tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah kota metropolitan Jakarta. 

Era sby ada wacana membuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya. Ide ini lagi lagi hanya mengukuhkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal. Jakarta akan stuck. Tidak akan ada pertumbuhan berkelanjutan. Era orde lama, pernah ada wacana memindahkan ibukota ke kalimantan. Ini sebetulnya ide dari Hatta , wakil presiden pertama Indonesia. Alasan Hatta karena Palangkaraya ada di tengah tengah Indonesia. Topografi dan georaphinya mendukung sebagai pusat pemerintahan. Nah ide Hatta inilah - yang pernah diaminkan oleh Soekarno - yang ditiru oleh Jokowi sekarang.

Ibukota baru ini akan di huni oleh 1,3 juta orang yang merupakan pegawai pemerintah dari kementrian sampai dengan lembaga tinggi negara. Juga termasuk kantor pusat dari MNC dan kedutaan. Anggaran untuk pembangunan yang akan berlangsung selama 5-10 tahun mencapai Rp 420 triliun. Luas wilayah akan mencapai 40.000 hektar. Dari mana dana untuk membangun ? Jokowi sudah menggariskan bahwa tidak boleh membebani APBN. Dengan demikian maka peluang proyek ini lebih besar kepada keterlibatan swasta dan BUMN. Apa trigger terciptanya financial engineering untuk pembiayaan proyek ini? Yaitu asset yang dimiliki pemerintah di Jakarta. Contoh, Anda bisa hitung Aset gedung DPR RI dan kawasan Senayan yang luas tanahnya mencapai 60 hektar. Kalau harga tanah sesuai NJOP per meter Rp. 50 juta maka nilainya sebesar Rp 30 triliun. Itu baru Senayan. Belum lagi kawasan lain seperti medan merdeka, Kuningan, Sudirman, Thamrin, dan lainnya. 

Jadi anggaran sebesar 420 triliun rupiah untuk membangun ibukota baru , itu tidak ada arti dibandingkan dengan asset pemerintah yang ada di jakarta. Apakah semua harus dijual? Tentu tidak. DPR tidak akan mengizinkan asset itu dijual. Jadi caranya ? Skema nya melalui KPBU lewat konsesi hak sewa lahan dan bangunan. Bisa saja seluruh aset pemerintah yang ada si jakarta di tempatkan dalam satu holding company yang membawahi semua unit bisnis yang mengelola masing masing aset dan masing masing mitra KPBU. Jadi aset tidak dijual namun di leverage value revenue nya. Nah kontrak konsesi ini dapat disekuritisasi untuk menerbitkan revenue bond, untuk dijual di pasar uang. Jelas sangat menarik bagi investor karena jakarta bagaimanapun akan tetap jadi kota metropolitan dan harga tanah akan terus naik. Disamping itu pengadaan tanah di ibukota baru dalam jangka panjang akan meningkat seiring berkembangnya kota tersebut. Ini akan menjadi PNBP dari penjualan lahan untuk pusat bisnis dan komersial.

Jadi keputusan Jokowi memindahkan ibukota RI keluar Jawa, secara ekonomi layak. Secara financial menarik. Secara politik memang indah. Menjadikan ibukota berada ditengah tengah peta wilayah Indonesia, sebagai pusat bagi semua wilayah yang bernaung dibawah Pancasila dan UUD 45, NKRI. Distribusi modal dan kesempatan akan terjadi merata. Tidak lagi terpusat di Jawa.